Rangkuman Tentang Rencana Mogok Para Hakim

Mahkamah Agung melakukan ancaman akan memberikan sanksi kepada setiap Hakim yang mogok melakukan sidang terkait tuntutan peningkatan gaji dan perbaikan kesejahteraan hidupnya.
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menegaskan, mogok sidang bukan merupakan cara yang elegan bagi seorang Hakim. Saat ini kesejahteraan Hakim telah diperjuangkan oleh Mahkamah Agung dan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi).

“Kami lihat dulu, sanksi seperti apa yang pas untuk diterapkan kepada Hakim yang melakukan hal itu,” kata Hatta, di Jakarta, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan terhadap Hakim. Peringatan akan adanya sanksi masih sebatas himbauan.
“Saya penuh keyakinan bahwasannya Hakim itu kalau sudah diberitahu tidak akan berbuat lagi,”tegas Hatta.
Menurut dia, keseriusan dalam memperjuangkan kesejahteraan Hakim, terlihat dengan terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari beberapa unsur, baik internal Mahkamah Agung maupun dari eksternal Kementerian atau lembaga negara lainnya.
“Kami sudah dua kali menyurati pemerintah dalam rangka kesejahteraan Hakim. Ini perjuangan, maka Ikahi sebagai alat perjuangan,” papar Hatta.

Dihubungi hukumonline, Rabu(25/4), salah seorang hakim penggagas rencana mogok, Sunoto menanggapi ‘dingin’ wacana pemberian sanksi yang diucapkan Ketua Umum IKAHI Hatta Ali. Sunoto menegaskan, dia dan para kolega sesama hakim sudah bertekad siap menanggung segala risiko yang kemungkinan muncul. Termasuk, pemberian sanksi dari IKAHI atau MA.

Namun begitu, Sunoto mencoba meluruskan bahwa rencana mogok adalah jalan terakhir yang akan dipilih jika perjuangan menuntut perbaikan kesejahteraan tidak digubris oleh pemerintah. Sebelum mogok, lanjutnya, para hakim sepakat akan menempuh cara-cara yang elegan seperti audiensi dengan instansi terkait ataupun judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Kita pilih cara-cara yang baik terlebih dahulu, jika hingga Agustus 2012 nanti, pemerintah khususnya presiden tidak menghiraukan perjuangan kami, maka terpaksa kami pilih cara terakhir, mogok,” papar hakim yang kini bertugas di daerah Kuala Simpang, Aceh itu.

Menurut Sunoto, wacana pemberian sanksi yang dilontarkan petinggi MA dan IKAHI, jangan serta merta disimpulkan bahwa MA dan IKAHI berseberangan dengan para hakim yang berjuang menuntut perbaikan kesejahteraan. Dia tegaskan, MA dan IKAHI seharusnya berada di kubu yang sama dalam kondisi seperti ini.

“Jadi, ‘musuh’ kita bukan MA atau IKAHI, yang kami tuntut adalah pemerintah. Wacana pemberian sanksi, saya anggap ibarat orang tua mengingatkan anak-anaknya agar berjuang dengan cara yang baik,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Sunoto, sikap MA sudah tepat dengan berinisiatif membentuk tim kecil terkait perbaikan kesejahteraan hakim. Dia berharap tim kecil berhasil mewujudkan mimpi seluruh hakim di Indonesia yang berharap kesejahteraan terjamin, tanpa harus melakukan hal-hal yang buruk seperti menerima sogok.

“Pemerintah memang sudah memberi pernyataan bahwa realisasi kenaikan gaji pada tahun 2013, tetapi tentunya kita sudah bisa melihat rencana realisasinya dalam RAPBN sebelum tahun 2012 berakhir,” kata Sunoto optimis.

https://www.facebook.com/groups/forumkomunikasihakimprogresifindonesia/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s